Buku Ajar Perencanaan Kawasan Agropolitan

 

                                        =============================================

Judul    : Perencanaan Kawasan Agropolitan

Penulis : Dr. Muhammad Anshar, S.Pt., M.Si

Desain Sampul & Tata Letak  : Damar I Manakku

Tebal halaman: 208 halaman

Ukuran buku : 15 x 23,5 cm

ISBN ; ( Masih dalam proses)

Genre : Pendidikan

Penerbit: Pakalawaki Penerbitan dan Percetakan

Harga  : -

Website: www.penerbitpakalawaki.com

====================== ====================================

Pengertian Kawasan Agropolitan Konsep pengembangan agropolitan pertama kali diperkenalkan oleh Friedmann dan Douglas pada tahun 1975 untuk mengatasai masalah ketimpangan perekonomian antar wilayah di negara-negara berkembang Asia. Konsep pengembangan agropolitan digunakan sebagai siasat untuk pengembangan perdesaan. Konsep agropolitan oleh John Friedman dan Mike Douglass tahun 1975 tersebut menyarankan suatu bentuk pendekatan sebagai aktivitas pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah perdesaan dengan jumlah penduduk antara 50 ribu sampai 150 ribu orang. Meskipun terdapat banyak hal dalam pengembangan agropolitan, seperti redistribusi tanah, namun konsep ini pada dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di kawasan perdesaan atau dengan istilah lain yang digunakan oleh Friedman adalah “kota di ladang”. Pengembangan agropolitan di Indonesia dimulai pada tahun 2002 melalui sebuah kesepakatan antara Menteri Pertanian dan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Kesepakatan tersebut dipertegas dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor 441/Kpts/KP.150/7/2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan. Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Bappenas ikut mendukung pengembangan program ini. Rintisan pengembangan kawasan agropolitan dilaksanakan di delapan kabupaten yaitu Kabupaten Agam (Sumatera Barat), Kabupaten Rejang Lebong (Bengkulu), Kabupaten Cianjur (Jawa Barat), Kabupaten Kulon Progo (D.I Yogyakarta), Kabupaten Bangli (Bali), Kabupaten Barru 2 (Sulawesi Selatan), Kabupaten Kutai Timur (Kalimantan Timur) dan Kabupaten Bualemo Gorontalo. Secara konseptual agropolitan mengandung kata agro dan politan.

 Kata agro mengandung arti pertanian, sedangkan kata politan berarti kota. Agropolitan adalah kota pertanian yang bergerak secara massif dengan menggunakan konsep agribisnis dan kegiatan pertanian di wilayah tersebut juga memberikan dampak kepada daerah sekitarnya untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan pertanian. Disebut kota pertanian, karena sasaran dalam pengembangan agropolitan adalah pengembangan dan pembangunan infrastruktur di pedesaan yang setara kota, penguatan kelembagaan, perekonomian pedesaan tumbuh berkembang dengan bidang pertanian menjadi bidang pekerjaan utama masyarakat dan didukung pengolahan hasil dan pemasaran yang baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. Konsep agropolitan sangat penting halnya karena merupakan landasan atau acuan dalam merencanakan dan mengembangkan suatu kawasan agropolitan. Menurut Undangundang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian, baik yang dibutuhkan sebelum proses produksi, dalam proses produksi, maupun setelah proses produksi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengaturan lokasi permukiman penduduk, lokasi kegiatan produksi, lokasi pusat pelayanan, dan peletakan jaringan prasarana.